Buletin Jumat

Politik Dan Demokrasi Dalam Pandangan Islam

Memasuki tahun 2019, kita semua dihadapkan pada tahun politik, saat kita harus mengambil sikap politik sebagai warga negara, untuk memilih pemimpin Indonesia lima tahun ke depan. Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam perpolitikannya. Politik adalah salah satu hal yang paling penting dalam kemajuan sebuah negara, karena kesejahteraan masyarakat, keadlilan sosial, sampai harga tempe di pasar, ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Namun demikian, masih banyak dari kaum muslimin yang antipati terhadap politik, karena menganggapnya kotor.

Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh kepala negara pasca kenabian, adalah menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia. Mengatur urusan dunia dalam hal ini dapat diartikan berpolitik untuk mengurusin urusan dunia. Maka dari itu, kekuasaan yang merupakan hasil dari proses politik menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan diduduki oleh kaum muslim, karena dengannya, kemurniaan agama dan urusan dunia akan terjaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Ghazali berkata, “Dunia adalah ladang akhirat, agama tidak akan sempurna tanpa dunia. Kekuasaan dan agama seperti saudara kembar, Agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah pelindungnya. Yang tidak berpondasi akan roboh, yang tidak dilindungi akan hilang.”

Yusuf Qardhawi sering mengkritisi para saintis Barat yang berpendapat bahwa Islam hanya mengatur mengenai ritual ibadah dan tidak mengajarkan mengenai politik. Yusuf Qardhawi berpendapat Islam tidak akan mampu berkembang, kecuali dengan pergerakan politik, jika Islam dilepaskan dari politik, maka dia akan menjadi agama baru, hal tersebut disebabkan oleh dua hal:

a. Islam memiliki kedudukan yang jelas, di dalamnya terdapat seluruh aturan dan hukum. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai pengaturan (siyasat) pengajaran, dakwah, hukum, harta, perang dan lain sebagainya. Islam tidak menganut filsafat atau ideologi tertentu, tapi Islamlah filsafat dan ideologi itu. Di dalam Bahasa Arab, politik disebut siyasat yang artinya mengatur.

b. Kepribadian seorang muslim sudah dibentuk sebagai seorang politisi. Islam mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, salah satunya dengan memberikan nasihat kepada pemimpin umat muslim dan masyarakat secara keseluruhan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Agama adalah nasihat.” (H.R. Muslim).

Bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam?

Sebelum berbicara mengenai demokrasi dalam Islam, kita harus mengetahui arti demokrasi yang difahami oleh Barat. Al-hukmu ala sya’i far’un ‘an tashuwwurihi, artinya jika kita ingin menetapkan hukum untuk sesuatu, kita harus memberikan gambaran secara komperhensif mengenai hal tersebut. Demokrasi berarti mencapai kesepakatan mayoritas dengan cara voting. Maka dengan mekanisme demikian, dapat dipilih seorang pemimpin, menetapkan hukum dan peraturan yang disepakati oleh mayoritas masyarakat tanpa melibatkan instrumen agama atau etika, dengan demikian, demokrasi dalam arti tersebut adalah sebuah sistem yang memisahkan antara agama dan negara.

Melihat pemahaman Barat terhadap demokrasi, maka kita akan menemukan dua perspektif. Pertama, sesuai dengan syariat Islam dan yang kedua bertentangan dengannya. Perspektif pertama, sesuai dengan syariat Islam yaitu kesepakatan mayoritas masyarakat untuk menentukan pemimpin dengan mekanisme pemungutan suara. Islam tidak menentukan secara detail tentang tata cara pemilihan pemimpin, hal tersebut dilandaskan pada mekanisme pemilihan Khulafaur Rasyidin yang berbeda-beda. Islam hanya menetapkan asas-asas, batasan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi ketika memilih pemimpin yaitu terciptanya keadilan dan dilaksanakan dengan musyawarah. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wata’ala untuk bermusyawarah dalam Surat Ali Imran ayat 159.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran [3]:159).

Selain itu, ayat tentang musyawarah ini terdapat dalam Surat Asy-Syura.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura [42]:38).

Sedangkan prespektif kedua yang bertentangan dengan syariat Islam adalah penetapan hukum dan peraturan disandarkan pada keinginan mayoritas masyarakat, bahkan jika hal tersebut berbenturan dengan syariat Islam. Jika yang diinginkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tidak menjadi masalah, jika sebaliknya maka haram hukumnya pengesahan undang-undang tersebut. Sesuai dengan kaidah syariat Islam, la ijtihada ma’a nash, tidak diperbolehkan berijtihad untuk sebuah perkara, selama ada nash atau dalil yang mengatur perkara tersebut.

Misalnya, di Barat disahkan pernikahan sesama jenis, mereka berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Pemahaman demokrasi seperti ini yang tidak sesuai dengan Islam, dan tidak mungkin dijalankan di negara mayoritas muslim seperti di Indonesia, karena Islam mengharamkan pembuatan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, etika, dan moral masyarakat Islam setalah Allah Subhanahu Wata’ala menjelaskan halal dan haram dalam Al-Qur’an dan melalui Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Islam memerintahkan membangun negara yang beradab dan maju, maka tidak ada larangan dalam Islam untuk menciptakan hukum baru guna mengatur kehidupan sosial masyarakat, tidak juga ada larangan untuk menduplikasi hukum dari negara lain selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dari Anas bin Malik, “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa substansi dari demokrasi sesuai dengan ajaran islam, bahkan Islam lebih dahulu yang mengamalkan substansi demokrasi, namun menyerahkan hal yang lebih rincinya kepada umat Islam, dengan catatan harus sesuai dengan ajaran agama Islam dan kemaslahatan dunia. Lanjutnya, demokrasi memiliki kelebihan, yaitu mengantisipasi kediktatoran dan kezaliman, dan demokrasi hingga saat ini merupakan sistem yang paling ideal untuk menjaga masyarakat dari berkuasanya seorang diktator walaupun juga terdapat kekurangan, dan tidak terlepas dari perbuatan manusia itu sendiri.

Kaidah dalam Islam berkata, ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Hal yang bisa mengantarkan kita kepada yang wajib, maka hal itu dihukumi sama, yaitu wajib. Jika maqashid syariah (tujuan dari syariat) bisa dicapai melalui sistem demokrasi, maka kita harus menjalankannya. Maka kita gunakan sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, dan kita tinggalkan yang tidak sesuai.

Pilar Politik Rasulullah

Dalam politik, Islam tidak menentukan secara detail tentang tata cara pemilihan pemimpin, hal tersebut dilandaskan pada mekanisme pemilihan Khulafaur Rasyidin yang berbeda-beda. Islam hanya menetapkan asas-asas, batasan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi. Dalam berpolitik Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarakan dan menjalankan beberapa pilar yang harus dijadikan pegangan bagi kaum muslimin jika terjun di dunia politik, atau mengurusi urusan umat. Setidaknya ada enam pilar politik Rasulullah, yaitu:

a. Ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu Wata’ala (Nilai Ke-Tauhid-an)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]:59).

b. Menjunjung tinggi akhlakul karimah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.” (H.R. Ahmad).

c. Menjunjung tinggi kemerdekaan

Dalam kesempatan khutbah wada’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendeklarasikan, “Bahwa sejak hari ini penumpahan darah di antara kalian tidak boleh terjadi; harta kalian haram untuk diambil pihak lain; dan harga diri kalian juga diharamkan untuk direndahkan.” Dengan deklarasi tersebut, kemerdekaan setiap orang harus dijaga dalam setiap pengambilan kebijakan.

d. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan

Ibnu Qayyim berkata, “Barangsiapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia raih dengan ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.”

e. Penegakan keadilan, termasuk penolakan diskriminasi, rasisme, dan sektarianisme

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]:58).

Penegakan keadilan di sini bukan hanya untuk kaum muslimin saja, namun kepada seluruh masyarakat tanpa melihat ras,suku, agama dan golongan.

f. Menjunjung tinggi persaudaraan, kerukunan dan persatuan

Menjadi sangat penting untuk menjaga persaudaraan, kerukunan dan persatuan dalam kehidupan bernegara, agar tercipta kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Allahu a’lam.

Editor: Fadil Ibnu Ahmad

Masjid Agung Trans Studio Bandung

Masjid Agung Trans Studio Bandung

Ingin tulisan anda dimuat di web kami? Silahkan kirim tulisan anda via email ke masjid.transstudiobandung@gmail.com.

Leave a Reply

X